Talking about education (again)

Gaya banget, ya. Bacain temennya buku cerita, padahal sama-sama blom bisa baca tuh :))

It started when I want to get some worksheet about “sorting numbers”. Soalnya pas Chiya kasih lembar ulangan harian matematikanya, dia banyak salah di materi itu. Karena saya pengen dapet worksheet yang bagus, jadilah saya googling. Tapi ternyata susah. Di beberapa website yang biasa saya sambangi buat cari worksheet, gak ada. Di beberapa situs lain juga gak ada. Mulailah saya curiga: sebetulnya materi ini diajarkan di luar nagari sana gak sih?
 

Well, since I’m not a pro for the expensive schools, no offense ya buat yang nyekolahin anaknya di sekolah mahal. We have to agree to disagree first :)
 

Googling worksheet pun berakhir dengan browsing materi belajar first grade di luar nagari. Iseng, saya coba search juga tentang “when do kids learn substraction”. Jawabannya hampir serempak: third grade. Jadi, ada perbedaan nih. Pertama, di sana tidak diajarkan untuk mengurutkan bilangan. Apalagi bilangan dengan angka besar sampai puluhan. Yang ada, membedakan bilangan ganjil dan genap saja. Itupun saya lihat kebanyakan hanya sampai sepuluh, atau duapuluh. Kedua, di Endonesya anak kelas dua (pada saat ini) sudah mulai diajarkan perkalian. Sementara di luar nagari, anak first grade dan second distimulasi untuk fokus pada penguatan materi dasar. Nah, materi dasarnya antara lain: basic math, basic languange, dan banyak aktivitas selama di dalam kelas. Gak kayak kita di sini ya bok, kudu duduk-diem-dengerin guru (dimana efek jangka panjangnya, kita tidak terbiasa dengan budaya argumen yang sehat dan cenderung “ho oh” pada orang yang dianggap lebih tua—atau lebih tinggi derajatnya).
 

Oh, soal materi sekolah first-second grade ini hnyalah pengamatan awam dan cetek saya melalui googling aja, ya. Saya sendiri belum paham sistem sekolah di luar nagari karena memang belum pernah mengalami sekolah di sana. Yang jelas, saya ingin mengungkapkan bahwa betapa sistem pendidikan di sini terkesan padat materi demi tercapainya sesuatu yang abstrak. Abstrak itu seperti: wawasan kebangsaan, blablabla. Sementara, dasar dari ilmu yang mau ditanamkan tidak relevan. Gimana caranya membuat anak-anak kelas satu SD paham soal (pendidikan kewarga-)negara(-an)? Dengan ujug-ujug memberi mereka teks soal hak-hak anak? Di kelas satu SD? People, please…
 

Kalo ngeliat buku-buku teks pelajaran itu saya seolah-olah melihat cerminan betapa hal-hal yang ingin diraih itu sangat utopis. Biarin deh disangka apatis. Kita negara dunia ketiga dengan tingkat konsumsi pada gadget sangat tinggi tapi gak sanggup membuat sistem pendidikan yang baik dari masa ke masa. Udah berapa lusin kita ganti menteri pendidikan?
 

Saya gak bilang ini semata-mata tugasnya pemerintah, ya. Ada kami, para orangtua yang juga harus kritis mendampingi anak-anak. Tapi, kalau sudah perkara uang, bagaimana mau kritis, kan? Saya sering googling soal sekolahan di Jakarta dan sekitarnya. Banyak juga tuh forum-forumnya di web parenting. Tapiiiii, ya forum itu sebatas survey biaya, fasilitas, kelebihan-kekurangan aja. Karena bukan itu yang saya cari, ya saya ngerasa sebagian orang merasa “tidak ambil pusing” dengan sistem bobrok ini. Ini sistem lho, satu negara pake sistem ini. Dengan pengecualian (yang harus digarisbawahi, dibold dan diberi huruf kapital) MEREKA YANG MAMPU SEKOLAH DI SEKOLAH MAHAL. Tapi coba pikir:
pendidikan yang sudah dikapitalisasi + pemerintah yang impoten soal sistem pendidikan + kaum menengah yang sudah merasa “aman” di zonanya = …??
 

Bukankah sekolah mahal itu juga banyak banget beban pelajarannya, ya? Dan ada di sebuah forum parenting, yang bahas soal basis kurikulum sekolah-sekolah mahal, seorang ibu bertanya: main reason ibu-ibu yang pengen sekolahin anaknya ke sekolah basis kurikulum internasional apa? Apakah nanti mau kuliahin anaknya di luar negeri? Apakah pengen anaknya lebih fasih bahasa inggris? Atau pengen anaknya merasakan kurikulum di luar kurikulum Endonesya? Kalau jawabannya: pengen kuliahin anak, ada satu ibu-ibu yang komentar bahwa dia dulu sekolah negeri, bisa kuliah di luar nagari dan  merasa ga perlu-perlu amat untuk sekolahin anak di sekolah berkurikulum internasional itu. Lagi pula konon (katanya) nagari Endonesya ini belum menerima sertifikat kurikulum luar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sekalipun bisa, si anak tetap harus melalui Ujian Nasional (UN) dimana itu dapat membuat anak cukup kewalahan untuk adjust dengan sistem ini. See?
 

Dari dulu saya ngerasa yang “ngotot” untuk menyekolahkan anak dari bayi adalah orang tua. Umur tiga setengah tahun belum bisa sebut warna, sudah panik. Belum bisa baca, lantas kebelet masukin anaknya ke playgroup. Atau baby school yang basisnya bahasa inggris. Yah, gak heran kalau akhirnya sistem pendidikan nagari ini juga menetapkan standar yang tinggi buat anak-anak first grade. Dari bayi sudah disekolahkan, umur empat-lima tahun banyak sekolah TK yang mulai ngasih PR ke anak-anaknya. Di tes ini-itu sebelum masuk sekolah dasar. Lha, emang gak kebalik ya, bukahkah seharusnya sekolah yang nantinya sebagai penyedia dan pendidik bagi anak-anak (baik yang sudah bisa baca maupun yang belum)? Bukan dengan melakukan serangkaian fit and proper test bagi anak.
 

Saya berharap anak-anak yang ditempa oleh sistem ini bakal menjadi generasi besar yang tangguh. Meski, gak munafik saya sangat apriori. Ada banyak fase yang dilompati, lho. Saya juga yakin para pembuat kebijakan juga tidak pernah melibatkan orang tua atau pelaksana pendidikan untuk membuat kurikulum atau sistem yang berkaitan dengan itu. Kebayang kan, ketika pembuat kebijakan (hanya) berhadapan dengan sesama pembuat kebijakan, apa yang mereka hasilkan?
 

Ada beberapa hal yang menurut saya “tidak logis” untuk diterapkan pada anak-anak first grade. Nih listnya:
 

Pendidikan kewarganegaraan

Mengajarkan hal abstrak macam "hak anak" menurut saya sangatlah utopia. DI kelas satu SD, lho ya. Mengapa tidak diajarkan untuk mengenal negeri ini dulu? Apa itu Endonesya. Bagaimana bentuknya dalam peta. Di mana kita berada dalam peta itu. Belajar hal-hal yang dasar, lah. Yang bisa ddibayangkan BENTUKNYA oleh anak-anak. Saya yakin. lepas belajar soal "hak" ini anak-anak tak bisa lagi mengingat (apalagi memahami)nya.

Materi pelajaran yang terlalu banyak (bahkan dalam satu mata pelajaran—alih-alih memfokuskan pada beberapa materi saja)

Terutama matematika. Saya pernah baca buku pelajarannya dan mendapati banyak sekali materi yang ingin disampaikan dalam satu bab. Satu bab, lho. Misalnya, materi tentang satuan-puluhan, lalu penjumlahan dengan metode pendek-panjang (juga dengan bilangan puluhan). Edan, ini yang bikin kurikulum mikirnya anak kelas 1 SD semacam megaloman apa gimana, sih?

Teoritis, abstrak, definitif.

Misalnya, apakah puisi itu? Lagi-lagi, di kelas satu SD. Bisa dibayangkan kira-kira mereka akan menjawab apa? Atau malah balik bertanya kepada kita: puisi itu gimana sih, Bunda? Jangankan mengerti bagaimana mendefinisikannya, mereka bahkan belum pernah dikenalkan pada puisi ini.

 
Aduh, bakal panjang deh postingan ini kalau nurutin saya yang bawel. Pertanyaan secara garis besar sih: secara soft skill, apa yang akan ditanamkan? Apa yang mau diharapkan oleh para pembuat kebijakan itu terhadap mereka, para generasi selanjutnya yang masih piyik-piyik itu?

Sebagai akhiran, saya mau siapapun yang membaca ini melihat apa yang saya tulis sebagai sebuah refleksi dari apa yang saya alami. Anak saya sekolah di sebuah sekolah swasta (tidak bergengsi) yang ala kadarnya. Sementara ibunya hanya berusaha mengkritisi apa yang didapat anak perempuannya melalui tulisan ini. Terima kasih sudah membaca :) 

Ditulis saat Chiya masih kelas 1 SD. Meski begitu, ia gigih belajar dan bisa sampai ranking 3 besar di kelasnya.[]