Sunat Perempuan: shall we?

Suatu pagi, saya mencuri dengar sebuah obrolan santai antara dua orang ibu-ibu.: dulu anakmu disunat ndak? Anakku mau sunat nih minggu depan sekalian syukuran.

Saya mengernyitkan kening. Rasanya sudah lama tidak mendengar soal sunat ini. Mungkin sama dengan umur putri saya, Chiya, selama kurang lebih lima tahun. Saya sendiri baru mendengarnya pertama kali waktu  ikut kuliah Antropologi Wanita dan benar-benar mengetahuinya ketika anak perempuan saya lahir. Karena kami melahirkan di rumah Mbak Sepupu saya, maka segala hal yang berhubungan dengan new born treatment kami ikuti sesuai dengan anjuran mereka. Termasuk soal tindik dan sunat.

Jujur, ketika saya diberitahu bahwa bayi saya akan potong rambut sekalian dengan sunat di hari selapanannya (hari ke-35 menurut kalender Jawa), rasanya aneh. Karena bagi saya sunat hanya berlaku untuk anak laki-laki saja, tidak untuk anak perempuan. Jika pun ada, dalam bayangan saya, sunat perempuan itu ya seperti sunat pada laki-laki. Ada bagian dari alat kelamin dipotong atau dibuang. Dan membayangkan alat kelamin perempuan yang dipotong, ih ngeri!

Namun ternyata waktu itu bayi saya tidak benar-benar disunat. Sunat pada bayi saya adalah “sunat simbolis”, dimana ritual sunat hanya dengan menorehkan kunyit  (yang ujungnya sedikit diruncingkan memakai pisau agar seolah-olah itu merupakan “pisau” sebenarnya) pada alat kelamin bayi. Ya, hanya ditorehkan saja. Sama sekali tidak membuat luka apapun. Saya sampai berkali-kali bertanya untuk memastikan apakah benar-benar tidak dilukai.

Saya tiba-tiba tergugah untuk (kembali) mencari kajian perempuan ini dan mendapat artikel menarik dari VOA berikut ini: Pemerintah Indonesia Didesak Hentikan Khitan bagi Perempuan. Dari artikel itu, saya teringat momen di mana bayi saya disunat dan tertegun bahwa ternyata ritual ini berarti masih dilakukan di negeri ini.

Female Genital Mutilation adalah istilah yang digunakan oleh dunia international (termasuk WHO dan PBB) untuk menyebut sunat pada perempuan, di sini saya singkat menjadi FGM. Setelah coba saya googling, wah, mengerikan ternyata. FGM masih dilakukan di beberapa negara yang masyarakatnya masih percaya bahwa ritual ini tetap harus dilestarikan. Masalahnya, cara bagaimana masyarakat tersebut melaksanakan ritual FGM membuat saya bergidik.

Ada beberapa tipe FGM. Tipe satu, adalah menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris yang disebut sebagai clitorydectomy. Tipe kedua disebut sebagai excicion, yaitu menghilangkan klitoris, labia luar atau dalam. Keduanya ada sub-tipenya lagi. Tipe ketiga merupakan penghilangan semua alat kelamin ekstrenal, dengan labia luar dan dalam dipotong. Tipe ketiga ini disebut sebagai infibulation . Sementara tipe keempat merupakan tipikal FGM yang oleh WHO disebut sebagai tindakan berbahaya pada kelamin perempuan untuk kepentingan non medis yang berupa menusuk, menindik, menggores, mengorek dan kauterisasi (membakar bagian tubuh guna menghilangkan bagian tubuh tersebut).

Mengerikan kaann? Untuk lebih jelasnya sila baca di sini.

Sunat perempuan dari dimensi agama dan kesehatan

Kalau mau dilihat dari perspektif Islam sih, ada yang menyebutkan sunat perempuan ini tidak wajib dilakukan. Namun ada juga yang bilang, sebenarnya sunat itu (dalam Islam) sifatnya sunnah. Nah, sunnah itu adalah konsep ibadah dalam Islam dimana jika dilakukan dapat pahala sementara apabila tidak dilakukan pun tidak apa-apa (tidak berdosa). Bisa lihat di sini. Namun, jika sifatnya sunnah, bukankah sunat bisa dipersepsikan sebagai ibadah juga ya? Karena jika dilakukan akan mendapat pahala. Dan bukan tidak mungkin, sebagian umat Islam akan melaksanakan sunat atas nama ibadah. Hmm…

MUI sendiri sebagai salah satu institusi yang berwenang terhadap kebijakan Islam di Indonesia, pernah mengeluarkan fatwa mengenai hukum sunat perempuan ini. Isi fatwa tersebut kurang-lebih: sunat perempuan merupakan bagian dari syiar Islam dan merupakan makrumah (penghormatan terhadap perempuan) dan pelaksanaannyaadalah  ibadah yang dianjurkan. Penetapan fatwa itu juga bertendensi sebagai bagian penegasan bahwa sunat merupakan bagian dari ibadah dan secara terang-terangan menolak pelarangan terhadap pelaksanaan sunat. Tetapi konon, beberapa negara Islam sudah tidak melakukan ritual sunat terhadap perempuan lagi.

Sementara kalau dilihat dari perspektif kesehatan, sunat perempuan secara medis dinilai tidak memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan.  WHO sendiri menganggap bahwa FGM merupakan tindakan kekerasan terhadap hak asasi perempuan. FGM malah dapat menyebabkan pendarahan parah, masalah buang air kecil, kista, dan infeksi. Dan jelas-jelas WHO menyebutkan bahwa FGM tidak memberi kontribusi terhadap kesehatan perempuan—khususnya kesehatan reproduksi. Seharusnya rujukan international ini sudah cukup sebagai bekal untuk menolak dilaksanakannya FGM.

FGM vs Sunat; a misperception

Kalau mau dilihat lebih jauh, sepertinya ada mispersepsi pada istilah yang digunakan secara international ini. FGM merujuk pada istilah “mutilation” yang dalam Bahasa Indonesia artinya mutilasi atau pemotongan bagian tubuh, yang juga dideskripsikan menjadi empat tipe seperti di atas. Sementara sunat atau khitan perempuan adalah istilah yang merujuk pada definisi sunat perempuan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan atau pada fatwa MUI (khususnya untuk istilah khitan). 

Pada peraturan Kemenkes disebutkan sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Sementara fatwa MUI yang mengatur soal ini juga tidak jauh berbeda dengan peraturan Kemenkes, yaitu “cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/ colum/prapaeputium) yang menutupi klirotis dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klirotis (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dloror (bahaya dan merugikan).

Jadi ada semacam perbedaan istilah meski merujuk pada hal yang sama: sunat perempuan. Perbedaan istilah ini dalam pandangan saya, dapat menimbulkan perbedaan persepsi juga. Misalnya seperti yang telah diberitakan oleh VOA di atas. Amnesty International meminta pemerintah RI mencabut peraturan mengenai sunat perempuan, sementara dalam peraturannya sendiri, sama sekali tidak menyebutkan metode sunat pada tipe-tipe FGM yang membahayakan menurut WHO.

Bisa saja, Amnesty International menganggap praktik sunat perempuan di Indonesia termasuk salah satu yang membahayan. Semacam menjeneralisir. Buktinya, bayi saya tidak sunat dengan cara itu. Sama sekali tidak!

Ketika mengumpulkan bahan bacaan untuk menulis ini, saya menangkap adanya rasa saling tidak percaya antara satu institusi dengan institusi lainnya. Seperti Amnesty International yang menganggap pemerintah Indonesia (dalam hal ini melalui peraturan Kemenkes) seolah-olah terbaca sebagai negara yang masih melakukan ritual FGM yang berbahaya (dalam tipe-tipe WHO). Sementara itu, sebelum mengeluarkan peraturan baku tentang prosedur sunat perempuan yang aman secara medis, Kemenkes juga pernah mengeluarkan peraturan yang melarang sunat perempuan sebagai reaksi dari fatwa MUI yang memperbolehkan sunat perempuan. Padahal, kalau mau dibaca dengan cermat, sunat perempuan baik dalam Permenkes atau fatwa MUI, keduanya melarang pelaksanaan sunat yang membahayakan lho. So, who against who?

Lalu…

Bagi saya pribadi, sunat perempuan tidak perlu dilakukan JIKA kita secara personal merasa tidak ada significant medical benefit­-nya. Karena, tidak seperti sunat pada laki-laki, sunat perempuan tidak memberi kontribusi yang signifikan. Meski dalam fatwa MUI di atas tadi disebutkan bahwa sunat perempuan seharusnya dilakukan sesuai syariah dan tidak boleh membahayakan, namun hal yang disebut sebagai “sesuai syariah” dalam Islam itu bagai memilah butir garam yang tercampur dengan gula. Sebab ajaran dalam Islam itu berpotensi multitafsir. Jika pun ingin melakukannya atas nama ibadah, yo monggo. Asal diperhatikan pelaksanaannya yang aman secara medis jangka panjang. 

Selain itu, sebagai orang tua, kini saya ingin memposisikan diri lebih aktif. Jika sebelumnya saya pasif dalam menentukan posisi diri, kini saya ingin menjadi decision maker bagi anak saya. Apalagi kini sudah banyak informasi yang bisa didapat dan dijadikan acuan diri. Sama seperti ketika kita membaca judul berita di VOA tadi mengenai sugesti Amnesty International untuk mencabut peraturan Kemenkes mengenai sunat perempuan. Sebaiknya janganlah menjadi orang reaskioner dan menelan mentah-mentah segala informasi yang parsial. Coba dilihat dulu informasi apapun secara holistik. Secara menyeluruh dengan mencari sebanyak-banyaknya sudut pandang atau persepsi. Sebab,dengan melihat sesuatu dari banyak dimensi akan membuat kita lebih bijak dalam memposisikan diri.[]

[Preview: tulisan ini menjadi pemenang kedua Sayembara Blog VOA preiode Juni 2012. Beritanya juga ada di Facebook. ^_^ ]